Anggota Komisi I DPR RI Al Muzzammil Yusuf saat Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) bersama Dirut dan Dewan Pengawas LPP TVRI dan RRI, di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Senin (21/3/2022). Foto : Ridwan/mr

Anggota Komisi I DPR RI Al Muzzammil Yusuf menilai ada ketidakpercayaan dari Kementerian Komunikasi dan Informasi (Kominfo) terhadap Lembaga Penyiaran Publik (LPP) TVRI dalam mempublikasikan agenda G20 ke dunia internasional. Sebab, berdasarkan laporan yang diterimanya, Dirut LPP TVRI Iman Brotoseno ungkapkan Kemenkominfo lebih memilih siaran televisi berbayar melalui channel SEA Today TV sebagai host broadcaster dan TV Pool hingga puncaknya penyelenggaraan G20 pada Oktober 2022 mendatang.

“Kalau Kominfo tidak percayai TVRI, berarti ada ketidakpercayaan luar biasa terhadap sebuah lembaga penyiaran publik yang dibiayai oleh negara,” ujar Al Muzzammil saat Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) bersama Dirut dan Dewan Pengawas LPP TVRI dan RRI, di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Senin (21/3/2022).

Menurut Anggota Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPR RI itu, penentuan SEA Today TV untuk mengambil peran itu adalah hal yang miris. Padahal, sebagai mitra Komisi I DPR RI, TVRI dan RRI adalah lembaga penyiaran publik yang memiliki jaringan terbesar se-Indonesia. Sehingga, program-program unggulan pemerintah, terlebih saat Indonesia menjadi tuan rumah Presidensi G20, harusnya disiarkan secara resmi oleh televisi negara.

Komparasinya adalah saat ia menjadi Anggota Panja UU Pemilu beberapa waktu lalu. Ia mengusulkan yang kemudian disetujui bersama bahwa untuk sosialisasi pemilu digunakan TVRI sebagai lembaga penyiaran publik milik negara. Sehingga, ada keadilan merata untuk semua partai yang berkompetisi. “Nah sekarang pesta negara G20 kita ingin ada demam publik, tetapi yang digunakan adalah TV berbayar. Jadi bagaimana ada demam publik? Bagaimana bisa diakses? Jadi ada ketidakpercayaan kementerian kepada TVRI,” tegasnya.

Karena itu, Al Muzzammil meminta TVRI harus melakukan evaluasi kelembagaan serta pembuktian bahwa institusi pemerintah ini lebih baik daripada SEA Today TV. Sekaligus, ia mendesak kepada Komisi I DPR RI untuk memanggil Menteri Kominfo Johnny G. Plate untuk menjelaskan perihal penentuan yang menjadi host broadcaster dan TV Pool G20 tersebut. “Lembaga Penyiaran Publik TVRI yang seharusnya bisa seperti BBC atau NHK. Bergema di internasional. Ini TVRI tidak dipercaya. SEA Today TV tapi sudah dianggap dipercaya lebih daripada TVRI,” ujar Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI ini.

Diketahui, menurut penjelasan dari Dirut LPP TVRI, Iman Brotoseno bahwa penentuan yang menjadi host broadcaster dan TV Pool  untuk G20 diserahkan kepada SEA Today TV adalah berasal dari Kemenkominfo. SEA Today TV sendiri adalah sebuah saluran televisi berita daring asal Indonesia yang dimiliki oleh PT Metra Digital Media, anak dari perusahaan telekomunikasi milik negara Telkom Indonesia.

Padahal, sebagaimana dipaparkan di RDPU ini, Kemenko Maritim dan Investasi telah mengirimkan surat per 24 Januari 2022 yang berisi tentang penunjukkan TVRI sebagai Host Broadcaster G20. Adapun dasar hukum dukungan siaran internasional bagi tiap lembaga penyiaran publik sebagaimana tertuang dalam UU Penyiaran Nomor 32 Tahun 2022 dan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2005 Pasal 12 (2). (rdn/sf)